Ambivalen Pemerintah dalam Menyikapi UAN

 

tn_edu10.jpg Menutup tahun pelajaran 2001/2002 ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa buah kebijakan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah Keputusan Mendiknas RI No. 047/U/2002, tanggal 4 April 2002, tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2001/2002. Dari keputusan ini dapat dilihat dua hal. Pertama, adanya perubahan istilah penilaian hasil belajar nasional yang semula disebut Evaluasi Belajar Tahan Akhir Nasional (EBTANAS) menjadi Ujian Akhir Nasional (UANAS). Kedua, makin mengukuhkan kenyataan bahwa penilaian hasil belajar siswa untuk tingkat sekolah lanjutan pertama dan sekolah menengah melalui ujian akhir nasional tetap dipertahankan.

Persoalan perubahan istilah tidak begitu menjadi masalah. Pemerintah kita sudah sangat terbiasa melakukan pembaharuan hanya dengan mengutak-atik istilah saja dan bukan memperbaiki substansinya. Sebagai contoh, ketika masyarakat pendidikan tinggi ribut-ribut untuk mengusulkan penghapusan Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMPTN) dengan alasan agar setiap perguruan tinggi (PT) dapat mengembangkan diri dalam menyikapi otonomi pendidikan dengan menyelenggarakan ujian masuk PT sendiri, pemerintah tenang saja dan hanya bereaksi dengan mengubah istilah UMPTN menjadi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Begitu juga ketika masyarakat pendidikan menengah mencoba iri dengan adanya penghapusan EBTANAS untuk tingkat sekolah dasar (SD), pemerintah pun cukup menjawabnya dengan mengubah istilahnya saja.

Secara substansial, tidak ada perubahan yang begitu mencolok yang mengiringi perubahan istilah EBTANAS menjadi UANAS, kecuali hasil ujian itu sendiri yang sebelumnya disebut Nilai Ebtanas Murni (NEM) akan berubah juga menjadi Nilai Ujian Nasional (NUN). Di samping itu, kalau sebelumnya soal-soal yang menjadi materi uji ikut melibatkan guru-guru instruktur di daerah sebagai tim pembuat soal, untuk UANAS kali ini tampaknya disiapkan sendiri sepenuhnya oleh pusat yaitu melalui Pusat Pengujian Badan Litbang Depdiknas. Hal-hal lain, biasa saja. Sebuah ‘ritual’ tahunan sekolah untuk mengetahui nilai hasil belajar siswanya yang dilakukan secara bersama-sama secara nasional.

Yang menjadi permasalahan adalah sikap ambivalen pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan. Ketika ingin menerapkan secara sempurna otonomi di bidang pendidikan, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah dan sekolah masing-masing untuk mengaturnya diri sendiri, pemerintah justru masih bersikap setengah-setengah. Di satu sisi menghapus kegiatan EBTANAS untuk tingkat SD dan menyerahkan sepenuhnya kepada daerah dan sekolah untuk menyelenggaran ujian sendiri, sedangkan di sisi lain pemerintah justru tetap mempertahankan kegiatan EBTANAS untuk tingkat SLTP dan SMU sederajat. Bahkan memperkuat sentralistiknya dengan menguasai sendiri pembuatan soal materi ujian. Akibatnya tentu makin menambah keyakinan kita bahwa pemerintah seperti tidak ikhlas dalam berotonomi.

Kalau alasan penghapusan EBTANAS untuk tingkat SD adalah dalam rangka mengembangkan kemampuan pemerintah daerah dan sekolah penyelenggara untuk menyelenggarakan ujian sendiri, maka seharusnya alasan itu juga dapat diberlakukan untuk tingkat sekolah menengah. Namun, mengapa pemerintah tetap ngotot mempertahankan ujian akhir sekolah menengah sebagai hal yang menjadi tanggung jawabnya. Bukankah tidak ada bedanya kalau pemerintah juga berniat yang sama dalam mengembangkan potensi sekolah menengah di daerah untuk membuat soal dan menyelenggarakan ujian sendiri bagi sekolahnya. Malah kalau boleh sedikit membanggakan diri apakah kemampuan penyelenggara SD dalam melaksanakan ujian sendiri tidak lebih baik dari kemampuan penyelenggara di sekolah menengah?

 

Subjektivitas Tujuan dan Fungsi Ujian

Ada dua pasal dalam Keputusan Mendiknas tersebut yang tampaknya dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah tentang perlunya UANAS. Pertama, Pasal 2 yang berisi tentang Tujuan Ujian Nasional, yaitu (a) mengukur pencapaian hasil belajar siswa; (b) mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten / kota, dan sekolah; dan (c) mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten / kota, sekolah, kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 3 menguraikan tentang Fungsi Ujian Nasional, yaitu (a) sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional; (b) pendorong peningkatan mutu pendidikan; (c) bahan pertimbangan dalam menentukan tamat belajar dan predikat prestasi siswa; dan (d) bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kalau kita memperhatikan Tujuan Ujian Nasional tersebut maka ada dua hal yang dapat kita garis bawahi. Pertama, untuk tujuan yang disebutkan pada ayat a kita sependapat bahwa ujian akhir di sebuah sekolah dapat mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Setelah selama kurun waktu tertentu siswa menerima pelajaran dari gurunya, maka untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daya serap siswa tersebut diselenggarakanlah evaluasi dalam bentuk ujian. Terlepas dari validitas materi soal yang digunakan sebagai alat uji, maka sampai saat ini ujian masih dianggap sebagai cara mujarab dalam mengukur pencapaian hasil belajar siswa.

Hal yang kedua, untuk tujuan yang disebutkan pada atau b dan c tampaknya perlu dipertanyakan apakah ujian nasional betul-betul dapat mengukur mutu pendidikan nasional dan dapat dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan kepada masyarakat? Pemerintah tampaknya terlalu menyederhanakan persoalan mutu pendidikan nasional. Padahal, antara ujian nasional dengan mutu pendidikan nasional adalah dua sisi yang jauh berbeda. Berbicara tentang ujian nasional kita berhadapan dengan sejumlah angka yang merupakan kumulatif dari pencapaian hasil belajar siswa secara nasional per-mata pelajaran. Sedangkan mutu pendidikan nasional adalah standardisasi kualitas pendidikan yang meliputi input dan output pendidikan serta hardware dan software yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional.

Bagaimana mungkin kita dapat mengukur mutu pendidikan nasional hanya dari hasil ujian akhir secara nasional. Apakah kita mengabaikan begitu saja kemungkinan eror sampling dari hasil ujian itu sendiri yang selama ini sering dikhawatirkan banyak orang. Apakah NEM yang selama ini jadi mimpi terakhir seorang pembelajar telah merupakan representasi hasil belajar yang paling puncak. Bukankah nilai yang tercantum dalam raport siswa lebih dapat mencerminkan kemampuan hasil belajar siswa selama di sekolah dibandingkan dengan NEM. Jadi, bagaimana mungkin hasil yang didapatkan dengan sesaat itu dapat merepresentasikan hasil belajar siswa. Apalagi dijadikan sebagai alat ukur mutu pendidikan secara nasional.

Bagaimana mungkin pula kita dapat menggunakan hasil ujian nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah masih menganggap masyarakat sebagai pihak yang dapat dihibur dengan sejumlah angka-angka. Padahal yang menjadi harapan masyarakat adalah bagaimana pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat mandiri dan mempunyai kemampuan serta keterampilan yang bisa menyokong hidupnya di masa mendatang. Apa yang bisa dibanggakan dari seorang siswa yang lulus dengan nilai yang maksimal tapi hidupnya yang seterusnya tetap menjadi beban bagi masyarakat lainnya. Apa yang bisa diharapkan dari lulusan sekolah menengah dengan nilai terbaik bila ternyata tidak mempunyai keterampilan apa pun untuk dapat diandalkan.

Kalau bicara fungsi ujian seperti yang tercantum pada pasal 3 tersebut, maka yang terasa masih subjektif adalah fungsi yang pertama, yaitu sebagai alat pengendali mutu pendidikan nasional. Senafas dengan argumentasi di atas, tampaknya pemerintah terlalu naïf menjadikan ujian nasional sebagai remote mutu pendidikan. Persoalan pendidikan nasional seakan-akan selesai begitu saja apabila hasil ujian nasional mencapai angka-angka tertentu. Ujian akhir nasional seperti dianggap sebagai hal penentu mutu pendidikan. Apakah karena dipertahankannya cara dan anggapan semacam ini sehingga mutu pendidikan nasional kita terburuk di Asia Tenggara, bahkan lebih rendah dari negara Vietnam ?

 

Kembalikan Ujian ke Masyarakat

Campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan ujian akhir nasional semestinya harus diminimalkan, bahkan ditiadakan sama sekali. Pemerintah sebaiknya hanya konsentrasi dalam penyusunan kurikulum dan penyediaan sumber daya pendidikan seperti tenaga, dana, sarana, dan prasarana. Serahkan saja persoalan ujian akhir nasional kepada masyarakat. Bukankah hal ini sudah dijanjikan dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, Bab XIII, hal Peranserta Masyarakat, Pasal 47 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Apalagi dalam RUU Pendidikan Nasional yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah disebutkan bahwa: Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan pada jalur sekolah dan luar sekolah (Pasal 30, ayat 1).

Ada beberapa alasan mengapa UANAS ini harus dihapuskan dan diserahkan penyelenggaraannya kepada masyarakat. Pertama adalah alasan ideal, yaitu sudah saatnya kita mengembangkan system pendidikan yang demokratis, mengedepankan partisipasi masyarakat, dan mewujudkan desentralisasi serta otonomi pendidikan. Kedua adalah alasan ril, bahwa masyarakat penyelenggara pendidikan adalah pihak yang langsung berhadapan dengan objek didik sehingga mereka lebih mengetahui kemampuan objek didiknya dan standar materi soal yang bagaimana dapat diujikan kepada mereka. Di samping itu, pengalaman masyarakat dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan adalah nilai plus yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan ujian akhir di lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemerintah tidak perlu khawatir akan kemampuan masyarakat dalam menyelenggarakan ujian. Selama ini, di hampir seluruh wilayah Indonesia, sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan sudah biasa menyelenggakan ulangan umum bersama, yaitu ulangan umum dengan materi soal yang sama untuk beberapa sekolah dalam satu wilayah. Bahkan kegiatan tersebut berlangsung tiga kali dalam setahun, mengikuti putaran sistem catur wulan yang selama ini masih dipakai. Dengan dana hasil patungan antarsekolah peserta, masyarakat pendidikan di daerah telah berperan aktif menyelenggaran ulangan bersama tersebut, dari pembuatan soal yang dilakukan melalui MGMP, sampai penggandaan dan distribusi soal, serta pemeriksaan hasil ulangan yang dilakukan secara gotong royong oleh K3S. Jadi, dari segi pengalaman, masyarakat pendidikan di daerah sudah sangat banyak dan cukup lama.

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh apabila pemerintah rela hati menghapuskan Ujian Akhir Nasional dan menyerahkan penyelenggaraannya kepada masyarakat. Dari pihak pemerintah tentu akan lebih menghemat waktu, dana, dan tenaga. Tidak perlu lagi repot-repot membentuk panitia pusat, provinsi, dan kota yang tentu memerlukan anggaran tidak sedikit sebagai uang lelahnya. Pemerintah juga tidak usah memikirkan pembuatan materi soal, penggandaanya, sampai distribusinya ke daerah-daerah. Sedangkan pihak sekolah penyelenggara jadi berkesempatan untuk mengelola ujian ini bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain yang sederajat di satu wilayah. Keuntungan lainnya adalah pihak sekolah penyelenggara dapat menetapkan sendiri standar soal sesuai kemampun siswanya masing-masing di daerah tersebut.

Kalau juga pemerintah ingin berperan serta dalam penyelenggaraan ujian akhir di daerah adalah dengan menetapkan Standar Prosedur Operasional, jadwal pelaksanaan, dan tata tertib peserta ujian, seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 Keputusan Mendikbud di atas dan sekaligus bertindak selaku pengawas. Hal ini penting mengingat sifat pendidikan yang berkelanjutan, maka sangat dimungkinkan untuk menyeragamkan prosedur operasional, jadwal, dan tata tertib, sehingga sekolah penyelenggara ujian dapat menyelenggarakan sesuai standar dan berlangsung dalam kurun waktu yang serentak. Sementara itu, pemerintah provinsi dan kota dapat membantu mengucurkan dana untuk menyokong penyelenggaraan ujian akhir. Selebihnya, ditanggung bersama pihak sekolah dan masyarakat melalui BP3, misalnya.

Saat ini, secara serentak ujian akhir sedang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Pelajar SMU dan MA baru saja usai melaksanakan UANAS tanggal 27 s.d. 30 Mei kemairn. Sedangkan untuk SLTP dan MTs melaksanakan dari tanggal 3 s.d. 5 Juni 2002.Kalau tingkat SD dan MI diselenggarakan sendiri oleh sekolah / daerah yang bersangkutan, maka tingkat SLTP dan MTs, serta SMU dan MA, masih diselenggarakan oleh pemerintah secara nasional. Kita berharap semoga ujian akhir untuk tingkat sekolah menengah ini adalah yang terakhir di tangani oleh pemerintah. Selanjutnya tahun depan dan seterusnya, ujian akhir sudah diselenggarakan sendiri oleh sekolah / daerah. Kita tunggu keberanian pemerintah untuk menyapih UANAS dari dirinya agar reformasi pendidikan dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung misi dan visi yang dikandung oleh kurikulum berbasis kompetensi yang siap diluncurkan ini.

* Pemerhati masalah pendidikan dan sosial

guru SMU Negeri 10 Banjarmasin

Iklan

One comment

  1. Mari berdoa: mudah-mudahan ‘nyapih’ UANAS nggak sesulit ibu nyapih anaknya… habis gimana, anak2 sudah banyak yang tertampung di Perguruan Tinggi Negeri favorit lewat jalur PMDK, mana mungkin keteler gara-gara gagal UN. Hal yang lain, ini cerita biasa (tapi jika dikaitkan dengan UN akan menjadi luar biasa)beberapa anak ada yang lelah di soal Matematika, tapi dia juara menulis. Ada juga anak yang juara olimpiade fisika dan matematika, tapi 50% di bahasa. Duh, andai ‘yang berkuasa’ faham tentang makna kecerdasan ganda atau multiple intelegence-nya Howard Gardner…

    Zul …

    Tulisan di atas aku buat Tahun 2002. Sudah lama banget. Jika dikaitkan dengan situasi UN saat ini sudah banyak perubahan. Untuk sekarang, aku lebih koperatif dengan pemerintah soan UN. Aku melihat banyak manfaat dan tujuan idealnya.

    Tabik!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s