Bila Gaji Guru via ATM

Bila Gaji Guru via ATM

Oleh  :  Zulfaisal Putera*

     Kalau tidak ada aral melintang, mulai awal Mei 2002 ini, sistem baru pembayaran gaji untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin akan dimulai. Sistem baru yang dimaksud adalah pembayaran gaji melalui ATM atau automatic teller machine alias anjungan tunai mandiri. Kepastian pemberlakuan sistem baru ini makin nyata setelah ternyata walikota sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan bank-bank penyelenggara. Demikian berita yang dimunculkan oleh media massa di kota ini beberapa hari ini.

Terlepas dari alasan yang dikemukakan oleh pihak pemko bahwa sistem lama pembayaran gaji PNS selama ini dianggap tidak sesuai  lagi dengan kondisi sekarang dan dianggap tertinggal, atau dalam rangka menertibkan adanya sinyalemen pemotongan-pemotongan gaji yang diterima PNS, maka yang perlu dicermati adalah adanya ganjalan yang bernada penolakan terhadap sistem baru tersebut justru oleh (sebagian?) PNS yang menjadi sasaran perubahan itu sendiri. Dan justru yang lebih menarik lagi penolakan yang paling telak adalah dari salah satu komponen PNS yang bernama guru.

Sebenarnya apa sih yang terjadi pada kelompok profesi guru sehingga mereka seperti sepakat untuk menolak sistem pembayaran gaji via ATM? Apakah guru termasuk kelompok yang antipembaharuan sehingga ketika pembayaran gaji mereka coba diperbaharui terjadi reaksi kontra? Barangkali kelompok guru dianggap masih agak konservatif dengan sistem yang sudah mentradisi sehingga ketika gaji mereka harus diambil lewat ATM yang menjadi salah satu lambang modernisasi terjadi semacam kecanggungan yang berpangkal pada ketertinggalan dari kemajuan zaman alias gagap teknologi?

Kenali Karakter Guru

Guru, bukanlah makhluk spesial atau minta dispesial-spesialkan. Guru tetaplah sebuah kelompok profesi yang sama dengan kelompok profesi lainnya, bahkan sejajar dengan kelompok yang mengaku paling profesional sekali pun. Apalagi kelompok guru yang berstatus sebagai PNS, tentu punya hak dan kewajiban yang sama dengan PNS dari kelompok profesi yang lainnya. Hanya mungkin yang membuat kesan kelompok guru agak terasa istimewa adalah keterlibatan langsungnya pada pembinaan sumber daya manusia sebuah bangsa, yaitu sebagai pelayan bangsa dalam bidang pendidikan.

Keseharian guru adalah kesederhanaan dan rutinitas. Sebagai pelayan bangsa, kehidupan guru cenderung satu warna dan sederhana, bahkan sangat asyik dengan kegiatan rutinnya dalam menularkan ilmu serta mengasah mental dan moral anak didiknya. Setiap hari, berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, guru berhadapan dengan anak bangsa yang menjadi tanggung jawabnya. Berhadapan dengan beribu masalah yang timbul dari resiko mengelola benda bernyawa yang bernama siswa. Sehingga, untuk masalah-masalah di luar pengajaran dan pendidikan, guru sudah fleksibel menyerahkan ‘nasib’nya pada pemerintah sebagai induk kerjanya.

Memang terasa sangat diistimewakan kalau pemerintah sepertinya memberikan kekhususan dalam mengurus guru. Hal ini bisa kita lihat pada mudahnya guru naik pangkat dalam hitungan waktu minimal 2 tahun, sebagai contoh awal. Sehingga, jangan heran dibanding kan dengan PNS lainnya dengan masa kerja yang sama, seorang guru punya pangkat lebih tinggi dibanding pegawai kantor walikota, misalnya. Berikutnya, bagaimana pemerintah memberikan ‘perhatian’ pada kesejahteraan guru dengan cara menaikkan tunjangan profesi dan gaji agar guru dapat menjalan kehidupannya dengan lebih baik. Ini juga patut disyukuri, walaupun dalam kenyataannya dengan pangkat dan gaji demikian guru sering disindir sebagai pegawai yang ‘berpangkat jenderal tapi bergaji kopral’!.

Dalam kenyataannya kehidupan guru memang tidak terlalu luar biasa. Apalagi bila dibandingkan dengan kehidupan PNS lainnya di departemen-departemen lainnya. Jauh panggang dari api. Untuk dibandingkan dengan kehidupan kelompok dosen saja (yang ini guru dengan ‘g’ besar), kesejahteraan kelompok guru masih dibawahnya. Lihat saja perbandingan yang mencolok antara tunjangan profesi guru dengan  tunjangan dosen. Jadi, jangan heran, dibalik kesederhanaan dan rutinitasnya, kelompok guru akan tiba-tiba sangat sensitif bila ada pembicaraan menyangkut uang alias gaji. Ini wajar, karena menyangkut piring nasi mereka.

Kita tentu masih ingat peristiwa yang terjadi di caturwulan ke tiga tahun 2001 kemarin, ketika kelompok guru hampir di seluruh wilayah Indonesia melakukan demontrasi turun ke jalan. Yang mereka tuntut dan suarakan bukanlah persoalan kurikulum, sarana prasarana, atau permintaan untuk minta dinaikkan gaji, tapi menuntut hak yang semestinya mereka terima, yaitu rapel kenaikan gaji yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Ketika hampir semua PNS sudah mendapatkan rapel kenaikan gajinya, kelompok guru ternyata coba untuk diulur-ulur dan ditunda pembayarannya. Alasannya, jumlah guru sangat banyak sehingga memerlukan anggaran yang banyak pula(?). Sebuah alasan yang terkesan mengada-ada. Tidak salah, bagai api dalam sekam, jika kelompok guru pun meledak di mana-mana.

Bagaimana dengan perubahan sistem pembayaran gaji kali ini? Secara logika, perubahan sistem ini tentu tidak sedikit pun mengganggu hak mereka untuk memperoleh gaji. Artinya, gaji tetap mereka terima, hanya cara menerimanya yang berubah. Lantas, mengapa timbul reaksi dari guru yang bernada penolakan terhadap perubahan sistem penggajian ini? Barangkali kembali kita perlu mencermati bagaimana selama ini guru menerima gaji dan seperti apa kondisi  gaji tersebut saat diterima atau sesudah mereka terima. Dari sini kita coba memahami emosi penolakan tersebut, bahkan siapa tahu pemerintah kota bisa ikut memahami sehingga punya sedikit kebijakkan yang familiar sebelum memberlakukan sistem yang baru tersebut.

Gaji Habis Sebulan

     Selama ini, seperti PNS lainnya, para guru mengambil gajinya melalui bendaharawan gaji di sekolah masing-masing. Khusus untuk  kelompok guru sekolah dasar, gaji tiap bulan mereka ambil pada bendaharawan gaji di kandiknas kecamatan. Sistem ini sudah berlaku puluhan tahun. Namun begitu, ada juga beberapa sekolah (khususnya SMP) yang guru-gurunya mengambil sendiri gajinya melalui bank. Hal ini biasanya untuk memudahkan pihak bank karena terkait dengan masalah banyaknya guru di sekolah bersangkutan yang mengambil kredit pada bank tersebut (biasanya BRI). Ini pun hanya sedikit sekolah yang ikut, sedangkan yang lainnya masih dengan sistem pembayaran gaji di sekolah masing-masing.

     Dengan kesibukkan mengajarnya, guru sangat tertolong dengan sistem pengajian yang sudah ada ini. Bendaharawan gaji sekolah datang sendiri ke bank mengambil seluruh uang gaji guru dan guru tinggal menunggu di sekolah untuk mengambil gaji dimaksud. Tak ada antrian panjang saat pengambilan karena jumlah guru di suatu sekolah relatif sedikit. Sehingga gaji yang di keluarkan pemerintah pada tanggal 1 tiap bulannya itu sampai ke tangan para guru hari itu juga, bahkan sudah diterima seluruh guru sebelum siswa-siswa di sekolah mereka pulang pada hari itu. Efektivitas waktu terima gaji bagi guru memang hal yang utama, karena sepulangnya mereka ke rumah, uang gaji tersebut sudah dinantikan sekian jiwa yang menjadi tanggung jawabnya untuk kehidupan mereka sebulan ke depan.

     Sistem penggajian yang ada ini juga membantu ‘meringankan’ beban guru untuk melepas problem rutinnya. Seperti hutang di bank, hutang di koperasi sekolah, dan hutang kredit lainnya, yang sudah dipotong bendaharawan sebelum gaji diserahkan, untuk dibantu disetorkan kepada pemberi piutang. Di samping itu guru juga dibantu untuk ikhlas ‘menyumbang’, baik yang bersifat wajib maupun yang diwajibkan yang juga langsung dipotong. dari gaji. Yang rutin setiap bulan, seperti uang iuran Korpri, iuran PGRI, iuran Idhata, dan arisan Idhata (semua komponen iuran tersebut sampai hari ini belum pernah ada laporan penerimaan dan pengeluarannya dari organisasi bersangkutan). Sementara  potongan yang temporer, seperti sumbangan PGRI, PMI, MTQ, atau sumbangan kematian, kelahiran, perkawinan guru, dan sumbangan lainnya hanya bersifat sewaktu-waktu (walaupun terasa rutin diminta setiap tahunnya).

     Hutang atau apa pun namanya, sumbangan atau terpaksa menyumbang sekali pun, para guru sudah terbiasa dengan kondisi demikian. Daftar gaji yang menyertai uang yang mereka terima sudah maklum apabila dipenuhi dengan sejumlah keterangan potongan. Pun janji-janji pemerintah untuk membenahi pemotongan gaji guru sudah demikian parah itu dan  belum pernah terwujud, tidak menjadi masalah bagi guru. Yang penting, bagi guru, hak setiap awal bulan untuk menerima gaji yang sesuai dengan pangkat dan masa kerjanya sudah terlaksana dengan lancar. Soal sisa berapa uang yang sampai ke tangan mereka, itu soal nomor kesekian. Tak ada kelompok profesi lain yang se’ikhlas’ guru dalam menerima gaji dengan kondisi demikian setiap bulan.

     Terlepas dengan masalah teknis, pengambilan gaji dengan sistem yang sudah berjalan ini ternyata membuahkan nilai sosial yang positif. Mengambil gaji bersama-sama melalui bendaharawan gaji ternyata dapat mengukuhkan tali silaturrahmi. Lebih-lebih bagi kawan-kawan kita guru SD, ratusan bahkan hampir ribuan guru SD dapat bersilaturrahmi dalam waktu yang bersamaan setiap bulannya ketika mereka bersama-sama mengambil gaji di kandiknas kecamatan. Budaya positif yang ditimbulkan oleh sistem penggajian yang ada ini seperti inilah yang tidak akan kita temukan pada sistem yang lain.. Apakah suasana seperti yang diuraikan di atas dapat dirasakan apabila gaji diambil via ATM?

Keterbukaan Pihak Pemko dan Bank

     Kalau melihat fungsi ATM, yaitu sebagai alat untuk memperoleh uang tunai di setiap waktu dan di berbagai tempat, maka ghalibnya sangat cocok untuk kelompok profesi guru. Namun, ternyata tidak semudah itu guru bisa menerima kehadiran alat tersebut. Sebagai pengganti fungsi bendaharawan gaji di sekolah, ATM masih menyisakan sejumlah pertanyaan, bahkan boleh dibilang keraguan. Mengingat ATM adalah sebuah mesin yang bekerja tidak selentur dan selembut manusia, sehingga tidak mengenal kemungkinan kompromi yang manusiawi. Untuk itulah. tampaknya perlu kita cermati sejumlah pertanyaan yang berkembang di antara para guru yang terekam oleh penulis.

Pertama. Dari sisi ATM sebagai sebuah alat, seorang pengguna yang memiliki kartu ATM baru dapat bertransaksi apabila tepat dalam menggunakan nomor PIN (personal important number). Dibutuhkan kemampuan mengingat nomor PIN dan merahasiakan nomor tersebut, agar uangnya tidak dicuri orang jika kartunya tercecer. Setelah itu kemampuan menjalankan perintah mesin untuk menekan kode-kode tertentu yang kelihatannya sederhana namun cukup rumit. Bagi guru-guru usia muda tidak masalah, namun bagi guru-guru yang sudah berumur, apalagi dengan kemampuan pandang yang rentan, berhadapan dengan mesin ATM adalah pekerjaan merepotkan.

Kedua.  Kebiasaan guru  untuk mengambil habis uang gajinya pada saat hari gajian tiba tampaknya tidak akan terjadi bila mengambilnya melalui ATM. Selain uang tabungan di setiap ATM harus menyisakan sejumlah saldo minimal, juga sebuah ATM memberikan batas maksimal pengambilan dalam satu hari. Bisa dibayangkan apabila seorang guru harus berkali-kali menjalankan perintah mesin ATM untuk mendapatkan uang gaji maksimalnya seperti kebiasaan di sekolah. Itu pun hanya menerima uang dengan nilai nominal 20 dan 50-ribuan.

Ketiga. Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Pemko Banjarmasin, bahwa jumlah guru di kota Banjarmasin adalah sekitar 4.000-an orang (50 % dari jumlah PNS yang sekitar 8.000-an). Berbeda dengan PNS non-guru yang dilayani oleh ATM tiga buah bank besar skala nasional (Mandiri, BNI 1946, dan Bank Lippo), untuk kelompok guru hanya dilayani oleh ATM sebuah bank lokal, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD). Itu pun masih digabung dengan  PNS Sekretariat Kota dan anggota DPRD yang jumlahnya sekitar 200-an orang. Permasalahan  utama adalah sejauh mana pengalaman dan profesionalisme BPD dalam mengoperasionalkan ATM-nya? Berapa banyak ATM BPD yang sudah siap melayani guru yang 4.000-an (bisa dibayangkan antrinya 4000-an guru di depan dua sampai tiga buah ATM BPD)? Belum lagi, apakah ATM BPD memiliki jaringan (network) yang banyak dengan lembaga kartu keuangan lainnya, seperti Alto, Cirrus, Visa, atau apa pun namanya, sehingga apabila antri cukup panjang atau uang yang tersedia hari itu habis, nasabah bisa mengambil di ATM bank lain, walaupun dengan resiko dikenai biaya administrasi.

Ada banyak hal lagi yang menyisakan pertanyaan. Bagaimana nasib pemotongan-pemotongan untuk berbagai kepentingan yang berlaku selama ini terhadap gaji guru, apakah masih ada atau tidak? Bagaimana kalau guru selaku nasabah ingin tetap dibantu dipotong (agar tidak terlalu pusing mengurusnya lagi), apakah bisa diketahui datanya dan mendapatkan bukti pemotongan pada saat transaksi di ATM? Bagaimana kalau mesin ATM tiba-tiba macet, sehingga print out sudah keluar, tapi uang yang tersedia tidak cukup atau malah tidak  keluar, atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercetak? Belum lagi kemungkinan terselip uang palsu, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul berdasarkan pengalaman pengguna ATM yang disampaikan langsung atau pun diceritakan melalui surat pembaca di media massa.

     Apa yang diuraikan di atas bukanlah sebuah purbasangka atas kebijakan yang belum berjalan, namun sebagai hitung-hitungan agar niat baik justru tidak menjadi musibah yang merugikan. Yang dilayani adalah manusia dengan berbagai kepentingan. Apalagi kelompok guru sebagai kelompok terbesar, tentu perlu diperhitungkan dengan cermat plus-minusnya. Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak sampai muncul apabila tidak terjadi ketertutupan informasi, baik dari pihak pemko sebagai penggagas maupun bank sebagai pelaksana. Selama ini guru hanya disodori formulir kuning bermaterai yang harus diisi, disertai permintaan fotokopi KTP. Tidak sedikit pun ada dialog yang komprehensif dengan guru. Apalagi penjelasan hak dan kewajiban bank penyelenggara dan nasabah. Koar-koar di media massa saja tidak cukup. Datang dan bertemulah dengan para guru. Jelaskan dengan jujur dan terbuka, guru pasti bisa menerima. Jangan sebuah kebijakan dijalankan dengan sistem komando. Memangnya zaman orde baru? Jadi, jangan salahkan guru kalau mereka (masih) menolak bila gaji dibayar via ATM.

 

        Banjarmasin, 23 April 2002

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s