Kepala Sekolah dan Manajemen Bakso

Kepala Sekolah

dan

Manajemen Bakso

Oleh : Zulfaisal Putera

 

Sebuah sinyalemen menarik tentang kepala sekolah diungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Dalam sebuah Sarasehan Pendidikan yang diselenggarakan tepat di Hari Pendidikan Nasional (2/5) kemarin, ia menyatakan bahwa sebagian kepala sekolah (kepsek) masih menerapkan manajemen bakso (Radar Banjar, 4/5). Menarik, karena sinyelemen ini menganalogikan profesionalisme seorang kepala sekolah dengan profesionalisme tukang bakso. Apalagi pernyataan ini muncul dari mulut seorang kepala dinas yang merupakan atasan langsung sang kepsek.

Dalam pandangannya, seorang kepsek dianggap masih menggunakan manajemen bakso apabila dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai programnya tidak melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Manajemen seorang penjual bakso adalah merencanakan sendiri, membuat bahan sendiri, menyiapkan sendiri, menjual sendiri, dan memungut hasil jualannya sendiri. Seorang kepsek yang menggunakan manajamen bakso dalam menjalankan tugasnya berakibat pada ketidakpuasan dan protes guru-gurunya. Demikianlah yang dikatakan oleh kepala dinas tersebut.

Sesungguhnya apakah memang ada kepsek yang demikian itu? Mengelola sebuah institusi yang bernama sekolah dengan cara seperti mengelola gerobak bakso! Untuk memastikannya barangkali diperlukan sebuah penelitian yang lebih cermat. Tentunya harus dengan indikator yang jelas bagaimana sebenarnya “manajemen bakso” tersebut dan bagaimana kepsek yang menggunakan manajemen tersebut. Sebab, ini menyangkut persoalan besar dunia pendidikan. Kalau sinyalemen itu benar, maka makin terjawablah bahwa salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan kita adalah karena salah urus sekolah.

Sejenak kita bayangkan bagaimana sebuah sekolah dikelola dengan manajemen bakso. Sebagai seorang pemimpin, semestinya kepsek bisa memanfaatkan semua potensi guru dan staf sekolah untuk melaksanakan programnya. Sehingga untuk tugas-tugas tertentu, kepsek bisa mendelegasikan kepada bawahannya. Namun, seperti layaknya tukang bakso, kepsek ternyata sangat percaya diri untuk mengerjakannya sendiri. Apalagi bila menyangkut urusan uang. Mulai dari menyusun program, membuat proposal, mengajukannya, mengambil hasilnya bila disetujui, bahkan ketika harus membelanjakannya. Sedangkan guru dan staf sekolah lainnya hanya berkesempatan meng’amin’kannya.

Contoh kasus yang digambarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar adalah ketika ia meminta kepada bendahara sekolah (biasanya guru atau staf) untuk mengambil Dana Bantuan Operasional (DBO) ke dinas, ternyata yang datang kepala sekolah sendiri. Menstempel sendiri, memprogram sendiri. Anehnya, ketika ditanyakan kepada guru-guru bawahannya, ternyata kebanyakan mengaku tidak tahu tentang adanya bantuan tersebut. Terlepas benar atau tidaknya kasus yang digambarkan tersebut, adanya kepsek yang bergaya tukang bakso ini tentu harus membuat kita prihatin.

 

Peran Kepsek

Di sekolah, kepsek bukanlah segala-galanya. Ia adalah bagian dari komunitas warga sekolah lainnya, seperti guru, siswa, staf tata laksana, dan pesuruh sekolah. Bahkan, kepsek adalah bagian terkecil dari ekosistem sebuah sekolah yang tidak sekadar dihuni oleh warga sekolah, tapi juga oleh komunitas lain seperti sarana dan prasarana, kurikulum, KBM, dan sebagainya. Namun, dalam struktur suatu unit sekolah, kepsek adalah pemimpin tertinggi yang membawahi seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Sehingga, berdasarkan teori piramida, kepsek adalah puncak yang membawa pengaruh bagi badan dan akar bangunan di bawahnya yang bernama sekolah.

Sebagai seorang kepala sekolah, tugas pokoknya adalah “memimpin” dan ” mengelola” guru dan staf lainnya untuk bekerja sebaik-baiknya demi mencapai tujuan sekolah. Memimpin (to lead) sekolah adalah cara atau usaha kepsek dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait, untuk bekerja / berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Burhanuddin, 1994). Sedangkan mengelola (to manage) sekolah artinya mengatur agar guru dan staf sekolah bekerja secara optimal, dengan mendayagunakan sarana / prasarana yang dimiliki serta potensi masyarakat demi mendukung ketercapai tujuan sekolah (Effendi, dkk., 1997).

Kepemimpinan itu situasional. Suatu kepemimpinan dapat efektif untuk situasi tertentu dan kurang efektif untuk situasi yang lain. Sekalipun menurut para ahli tipe dasar kepemimpinan itu adalah otoriter, demokratis, dan laissez-faire, namun bukan berarti ada tipe kepemimpinan yang jelek atau tidak boleh digunakan. Dalam situasi perang, tipe kepemimpinan otoriter mungkin efektif agar semua terkendali. Dalam situasi darurat sekolah, seperti kebakaran atau perkelahian massal pelajar maka kepemimpinan otoriter juga efektif. Sebaliknya untuk situasi normal di sekolah, kepemimpin otoriter sangat tidak efektif. Kenyataannya sangat jarang dan hampir tidak pernah sebuah sekolah berada dalam situasi darurat. Jadi, akan terasa minor bila ada kepsek yang bergaya otoriter dalam memimpin sekolah.

Yang sering terjadi di sekolah adalah adanya kepsek yang tidak memahami dan melaksanakan prinsip kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, ada sepuluh prinsip kepemimpinan yang dikemukakan oleh Sergiosanni (1987) dalam bukunya yang berjudul The Principalship: A Reflective Practice Perspective, yang biasa dipergunakan sebagai dalil kepemimpinan di mana pun. Kesepuluh prinsip itu adalah: konstruktif, kreatif, partisipatif, koperatif, delegatif, integratif, rasional dan obyektif, pragmatis, keteladanan, adaptabel dan fleksibel. Dari kesepuluh prinsip kepemimpinan tersebut kita bisa melihat prinsip mana saja yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemimpin kita di sekolah.

Prinsip kepemimpinan mana yang harus diterapkan kepsek di sebuah sekolah sangat tergantung kepada situasi dan kondisi staf yang dipimpinnya. Jika menghadapi staf yang berkemampuan dan motivasi kerja yang baik, maka prinsip delegatif paling efektif. Untuk staf yang berkemampuan kerja baik, tetapi motivasi kerja kurang, maka prinsip partisipatif paling efektif. Bila menghadapi staf yang berkemampuan kurang baik, tetapi memiliki motivasi kerja baik, maka prinsip konsultatif sangat efektif. Sebaliknya jika menemui staf yang berkemampuan dan motivasi kerja yang kurang, maka prinsip instruktif paling efektif. Permasalahannya seberapa banyak kepsek yang sedang memimpin di sekolah-sekolah saat ini yang memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Sebagian dari mereka menjalankan kepemimpinannya hanya dengan naluri kepemimpinan saja dan mengusung alasan “sudah tradisi”.

Prinsip kepemimpinan yang paling utama sebenarnya adalah keteladanan. Seberapa banyak pemimpin di sekolah-sekolah kita yang mengusung keteladanan sebagai hal yang mendasar. Memerintahkan ini itu kepada guru, staf, dan siswa di sekolah tapi tanpa diikuti dengan suatu contoh nyata adalah hal mustahil. Menerapkan aturan disiplin jam masuk dan pulang sekolah kepada warga sekolah tetapi kepsek-nya sendiri masuk dan pulang sekehendak hati tentu tidak akan membuat aturan itu dipatuhi. Mengharuskan warga sekolah mengenakan pakaian kerja dan seragam sekolah yang sesuai dengan hari-harinya tetapi kepsek-nya sendiri berpakaian sesuai seleranya sendiri – seperti tidak mengenakan seragam pramuka pada hari Sabtu – tentu akan membuat penyeragaman itu tidak bertahan lama. Yang lebih sumir lagi adalah ketika sekolah sebagai kawasan bebas rokok ternyata dilanggar sendiri oleh kepseknya – yang celakanya lagi diikuti oleh guru dan stafnya. Akibatnya, ketika kepsek dan guru serta staf sekolah mengepulkan asap rokok di ruang kantor, siswa pun asyik menebar asap di wc dan warung sekolah.

Faktor keteladanan kepsek ini jadi begitu penting mengingat kepemimpinan di sekolah tidak seperti kepemimpinan di institusi lain, apalagi bila dibandingkan kepemimpinan di perusahaan-perusahaan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah wadah mengolah mental dan moral anak bangsa. Bukan sekadar sebagai lumbung ilmu, tetapi juga kran untuk mengucurkan sikap-sikap positif bagi siswa dalam menjalankan kehidupannya. Akan terasa aneh kalau siswa dan warga sekolah lainnya kurang menemukan contoh nyata yang bisa diteladani justru di tempat yang seharusnya menjadi galeri keteladanan. Barangkali perlu suatu gerakan baru untuk lebih mengusung prinsip ing ngarso sung tulodo daripada sekadar tut wuri handayani. Karena menjadi teladan itu lebih utama dan sulit tinimbang cuma mendorong-dorong bawahan untuk melaksanakan tugasnya.

 

Kepsek sebagai Top Manajer

Sebagai pengelola sebuah sekolah sesungguhnya kepsek adalah seorang top manager. Maksudnya, seorang kepsek adalah pengelola utama seluruh potensi dan segala aktivitas yang ada dan berlangsung di sekolah. Me-manage sekolah agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal bukanlah perkerjaan yang gampang. Diperlukan suatu keahlian manajerial yang maksimal. Apalagi yang dikelola bukanlah sekadar benda mati seperti surat-menyurat, buku-buku, kwitansi, atau gedung sekolah saja, namun juga makhluk hidup seperti guru, staf, dan siswa sebagai sumber daya manusia yang memiliki cipta, rasa, dan karsa. Tentu, selain harus menguasai pengetahuan prinsip-prinsip manajemen, seorang kepsek juga menguasai seni mengelola. Seberapa banyak kepsek yang menguasai sekaligus pengetahuan prinsip dan seni manajemen.

Kita mengetahui bahwa hampir semua kepsek berasal dari guru sebagai tenaga teknis pendidikan. Sebagai seorang guru, kemampuan yang ada selama ini terbatas pada teori-teori kependidikan, bagaimana mengajar dan mendidik siswa agar mampu mencapai tujuan intruksional yang akan dicapai. Sedikit, ilmu tentang administrasi pendidikan, yaitu yang tertuang pada kemampuan membuat perangkat pembelajaran, pemberian dan pengolahan nilai, dan pelayanan konseling kepada siswa. Selebihnya adalah belajar dari pelatihan-pelatihan, buku-buku, dan melihat cara kerja kepsek dan staf sekolah tempat guru tersebut bertugas. Jadi, pengetahuan dan kemampuan manajerial ketika masih menjadi seorang guru sangat terbatas.

Ketika guru diberi kesempatan untuk menjadi calon kepsek (cakep), maka barulah sang guru mempelajari teori manajemen tersebut secara seksama. Dalam waktu yang singkat, hingga dinyatakan lulus tes – terlepas dari apakah kelulusannya itu obyektif atau hasil kasak-kusuk – dan mendapat kesempatan untuk mengikut pelatihan cakep, maka barulah mereka dibekali dengan teori-teori kepemimpinan dan manajemen sekolah. Sekarang, tergantung lagi pada kemampuan daya serap cakep bersangkutan, apakah seluruh teori dari pembekalan yang mereka ikuti dapat dipahami dan dikuasai. Karena terus terang saja, yang betul-betul menyerap dan menguasai pembekalan itu saja masih harus berjuang untuk menjalankannya secara ideal ketika sudah menjadi kepsek dengan melihat kondisi ril di sekolah, apalagi cakep yang daya serapnya lemah dan kemampuan memimpinnya yang memang belum maksimal – tapi anehnya lulus jadi cakep – tentu akan ‘terpaksa’ mengelola dengan manajemen sakandak.

Sebagai top manager, kepsek harus melaksanakan empat tahap proses pengelolaan: perencanaan (planning), mengorganisasikan (organizing), pengerahan (actuating), dan pengawasan (controlling), atau biasa disebut POAC (Effendi, dkk., 1997). Dari keempat hal itu, perencanaan adalah tahapan yang paling dikuasai kepsek. Begitu memasuki sekolah tempatnya bertugas, dengan melihat kebijakan sebelumnya yang masih relevan, menganalisis kondisi sekolah, dan mengumpulkan data dan saran dari warga sekolah – sayangnya yang dimintai data biasanya hanya wakasek dan orang yang sebelumnya sudah dikenalnya saja – biasanya seorang kepsek sudah mulai menuangkannya dalam konsep perencanaannya.

Tahapan yang agak terabaikan – dan ini yang sering menimbulkan masalah – adalah pengorganisasian dan pengerahan. Pengorganisasian adalah mengorganisir program pada setiap kegiatan (apa), harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Dalam mengorganisasikan sekolah, kepsek harus betul-betul mengetahui kemampuan dan karakteristik guru dan staf lainnya sehingga dapat menempatkannya pada posisi yang sesuai. Mendelagasikannya secara merata pada seluruh guru dan staf sesuai kemampuannya. Tidak menumpukkan sekian tugas dan tanggung jawab pada segelintir guru atau staf sehingga terjadi beban tugas yang lebih (overloaded). Sekalipun dengan alasan bahwa hanya guru dan staf itu saja yang mampu – atau hanya merekalah yang bisa diajak ‘kompromi’!

Kalau dalam pengorganisasian kepsek cenderung eksklusif dan tertutup, maka tentu akan menimbulkan sikap skeptis guru atau staf lainnya. Apalagi kalau pengorganisasian soal penggunaan keuangan terjadi di belakang meja. Jangan heran kalau tahapan pengerahan akan menemui hambatan. Kepsek tidak bisa secara optimal menggerakkan orang-orang dalam organisasinya. Warga sekolah akan bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan kemauannya tanpa ada yang bisa mengatur. Sementara, kepsek jadi mengerjakan segalanya sendiri. Sekolah mirip sebuah kapal besar penuh penumpang tapi seperti tanpa nakhoda. Ada yang tekun belajar, ada yang menyanyi, ada yang tidur, main catur, rumput di halaman makin tinggi, sampah berserakan di mana-mana, kaca-kaca penuh debu, bendera lusuh dan kotor. Kapal memang masih berlayar dibawa angin sebisanya, namun untuk dapat sampai ke tujuan terlalu banyak yang jadi korban. Semoga sekolah seperti ini hanya mimpi buruk dan tak satu pun dari kita sempat menemukannya.

Seandainya kondisinya memang demikian, jangan heran kalau sinyalemen kepsek dengan manajemen bakso itu benar adanya. Bahkan kalau manajemen bakso ini membudaya, suatu saat akan muncul sekolah yang dipimpin dengan manajemen pentol. Anda tahu penjual pentol? Pentol adalah penyederhanaan dari bakso. Ketika penjual bakso sudah frustasi, maka yang dijual hanya pentolnya dan ia tiadakan mie dan bihunnya. Pernahkah Anda melihat prilaku penjual pentol? Potongan-potongan lidi alat penusuk pentol yang dibuang pembeli setelah menggunakannya dibiarkan penjualnya berserakan di tanah, lengkap dengan ceceran saos tomat yang memerah. Bagi penjual pentol yang penting jualannya laku, soal sampah lidi yang berserakan itu bukan urusannya. Alangkah naifnya kalau ada kepsek yang menganut manajemen pentol, yang penting sekolah tetap jalan, soal warga dan lingkungan sekolah berantakan, itu urusan lain.

Kembali ke persoalan pernyataan kepala dinas tadi tentang adanya kepsek yang masih menerapkan manajemen bakso. Sekarang bola permasalahan kita kembalikan ke kepala dinas yang bersangkutan. Sebagai pihak yang menjadi atasan langsung si kepsek, tindakan apa yang akan Anda lakukan. Apakah kepsek dengan gaya manajemen seperti itu masih perlu dipertahankan. Haruskah menunggu sampai berakhirnya masa jabatan kepsek yang empat tahun itu. Menunggu dan membiarkan sekolah tersebut dipimpin dengan gaya tukang bakso seperti itu justru akan memperburuk iklim pengelolaan sekolah secara umum. Lama-lama kapal sekolah kita akan tenggelam Dan yang menjadi korban tentu anak bangsa yang menggantungkan masa depan pada sekolah tersebut. Jangan mempertahankan jabatan seorang kepsek tapi dengan menggadaikan nasib anak didik kita.

 

One comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s